Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menyentil kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dalam menjalankan proyek infrastruktur, terutama karena merasa "terlindungi" oleh keberadaan skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN—apa ini PMN, PMN ini?” ujar Prabowo saat memberikan pengarahan dalam acara International Conference of Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan praktik di sektor swasta, terutama perusahaan swasta internasional, yang menurutnya justru lebih efisien, modern, dan mampu menyelesaikan proyek konstruksi tepat waktu dengan pengelolaan anggaran yang jauh lebih hemat.

“Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, mereka ada gak PMN? Tidak ada. Justru karena itu mereka lebih tangguh dan efisien,” tambahnya.

Baca Juga: Prabowo: Danantara Siap Perkuat Investasi Infrastruktur Nasional

Presiden ke-8 Republik Indonesia itu pun menekankan pentingnya mengubah paradigma pembangunan infrastruktur ke depan. Ia menyatakan bahwa ke depannya, peran sektor swasta—baik dari dalam maupun luar negeri—harus lebih besar dan difasilitasi secara optimal oleh pemerintah.

“Saya arahkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur sekarang, peran swasta harus lebih besar. Tapi untuk itu, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Perizinan, pengadaan lahan, sampai kepastian hukum harus kita benahi,” tegas Prabowo.

Pernyataan ini menandai langkah awal pemerintah dalam menegaskan efisiensi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek strategis nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan mitra-mitra swasta yang dinilai lebih kompetitif.