JAKARTA,quickq收费 DISWAY.ID --Menanggapi instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang terkait dengan refocusing anggaran kementerian, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa saat ini Pemerintah tengah menyesuaikan biaya operasional di jajarannya.

Menurut Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) juga tengah mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat dilakukan penghematan dan efisiensi. 

“Kita harus memperkecil biaya operasional, tapi memperkuat program-program pro rakyat. Semangatnya itu,” ujar Gus Ipul di Jakarta, pada Selasa 5 Februari 2025.

BACA JUGA:Beri Pesan Seluruh Instansi di Harlah ke-102 NU, Presiden Prabowo: Berani Berbenah Diri

BACA JUGA:Transformasi Rekrutmen Pegawai Secara Digital Kini Sudah Sampai Indonesia Timur, Cari Loker Lebih Efektif

Salah satu langkah yang diambil oleh Kemensos contohnya adalah seperti mengurangi kegiatan seminar, perjalanan dinas, pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) hingga pembatasan penggunaan pendingin ruangan di kantor.

“Mengefektifkan perjalanan dinas, misalnya itu salah satunya. Misalnya harusnya tiga hari (perjalanan), cukup satu hari atau dua hari. Itu kan semuanya bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” tutur Gus Ipul.

Kendati begitu, Gus Ipul juga menegaskan bahwa refocusing anggaran ini tidak akan mengganggu program-program Kemensos dalam hal membantu masyarakat.

Selain itu, dirinya juga memastikan bahwa Presiden Prabowo siap memberikan dukungan jika pihaknya membutuhkan biaya tambahan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada rakyat.

“Hal-hal yang menyangkut bantuan untuk rakyat diteruskan, bahkan ada kemungkinan untuk bisa ditambah. Jika memang itu sangat dibutuhkan sesuai dengan data yang ada,” ucapnya.

BACA JUGA:Terjawab Sudah Lokasi Sekolah Rakyat Pertama Gagasan Prabowo, Ini Penjelasan Gus Ipul

BACA JUGA:Prabowo Rasakan Aura Kesejukan di Harlah ke-102 NU, Ungkap Ketakutan Tak Ingin Kecewakan Rakyat

Sebelumnya, anggaran Kemensos dipangkas sebesar Rp1,3 triliun.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

• 1
• 2
• »