Semakin Banyak Negara Peringatkan Warganya Tak Liburan ke AS
Di tengah tindakan keras imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump dan penahanan sejumlah turis di berbagai perbatasan, sejumlah negara kini memperingatkan warganya agar berhati-hati saat bepergian ke Amerika Serikat(AS).
Kementerian Jerman mengeluarkan peringatan yang mengingatkan warganya bahwa visa AS maupun penunjukan Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (ESTA) tidak dapat menjamin masuk ke Negeri Paman Sam atau tidak adanya masalah di perbatasan. ESTA diperoleh oleh turis yang datang ke AS untuk kunjungan singkat.
Kementerian Jerman menyampaikan kepada warga negara: bahwa keputusan akhir berada di tangan otoritas perbatasan AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
|
Sementara Brösche diduga berencana bekerja secara ilegal saat melintasi perbatasan dari Meksiko, Schmidt memiliki kartu hijau yang sah dan telah tinggal di AS sejak 2008.
Keluarga yang telah berhubungan dengan Schmidt selama penahanannya mengatakan bahwa ia "diinterogasi dengan kasar" selama berjam-jam, ditelanjangi, dan disiram air dingin oleh dua petugas yang menanyai niatnya saat memasuki AS.
Sementara Kementerian Jerman tidak menyebut panduan baru tersebut sebagai peringatan perjalanan resmi, panduan tersebut mengingatkan warga untuk berhati-hati terhadap ketidakpastian dan perubahan cepat dari kebijakan imigrasi Trump.
"Hukuman pidana di Amerika Serikat, informasi palsu mengenai tujuan tinggal, atau bahkan sedikit perpanjangan visa saat masuk atau keluar dapat menyebabkan penangkapan, penahanan, dan deportasi saat masuk atau keluar," bunyi pernyataan eksplisit dalam halaman kementerian untuk perjalanan ke AS.
Di tengah pernyataan berulang Trump yang menyebut Kanada sebagai "negara bagian ke-51" dan persyaratan baru bagi warga Kanada yang berkendara untuk mendaftar di portal daring yang belum diluncurkan, Global Affairs Canada juga memperingatkan warga Kanada yang bepergian ke AS untuk memahami setiap pembaruan aturan imigrasi sebelum bepergian.
Kanada kepada warga negara: 'Keputusan untuk bepergian merupakan tanggung jawab penuh pelancong' "Setiap negara memutuskan siapa yang memasuki perbatasannya," kata Global Affairs Canada dalam pernyataannya.
Sementara peringatannya difokuskan pada wabah campak di beberapa bagian Texas dan negara bagian selatan lainnya, pemerintah Meksiko juga mengeluarkan panduan baru bagi warga negara yang pergi ke AS pada bulan Februari lalu.
"Sebelum bepergian, pastikan Anda memiliki jadwal vaksinasi lengkap," bunyi nasihat pemerintah Meksiko. "[Tingkat] risiko tertular campak adalah sedang bagi orang yang pergi ke Texas."
(wiw)(责任编辑:焦点)
- ·Bursa Asia Tertekan Kebijakan Tarif AS: Negosiasi Xi
- ·Manga Ramal Gempa Besar Jepang Juli Ini, Turis Langsung Batal Liburan
- ·Harga BBM Terbaru per 1 Agustus 2024, Pertamina Tetap, Shell dan BP Naik!
- ·Komisi II DPR RI Soroti Pembengkakan Anggaran HUT ke
- ·Keramas dan Sisiran Bikin Rambut Rontok, Ketahui Batas Normalnya
- ·Jokowi Perkuat Komunikasi Antarlembaga dengan MPR RI Jelang 115 Hari Pemerintahannya Berakhir
- ·Apa Langkah Kemenpar Usai Viral Pemalakan Wisatawan di Ratenggaro NTT?
- ·Dengar Keluhan Sopir Jadi Korban Pemalakan Preman, Jokowi Langsung Telepon Kapolri
- ·Masyarakat Sebut MBG Bisa Buka Lapangan Kerja Baru di Indonesia
- ·Tingkatkan Sinergitas, Polri Bersama Wartawan Gelar Bhayangkara Presisi Bowling Cup
- ·Jelang Nataru 2023/2024, PMJ Siapkan Operasi Lilin Jaya
- ·Fatty Liver, Bahaya Penyakit Hati yang Kerap Terlambat Disadari
- ·Ke Bareskrim, BP2MI Minta 2 Perusahaan Penyalur Ilegal Disikat!
- ·Jokowi Fokus Kedaulatan Pangan dan Energi Jelang 89 Hari Pemerintahannya Berakhir
- ·Kebiasaan yang Tak Disadari Ini Bisa Bikin Berat Badan Naik saat Puasa
- ·Apa Langkah Kemenpar Usai Viral Pemalakan Wisatawan di Ratenggaro NTT?
- ·Jokowi Tekankan Potensi Besar Ekspor Kelapa Indonesia Jelang 91 Hari Pemerintahannya Berakhir
- ·Kemenkes Prioritaskan Obat Bahan Alam, BPOM Promosikan Jamu
- ·Buka Pintu Lebar, Tim Pemenangan GAMA Menunggu Khofifah dan Erick Thohir Bergabung
- ·Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU