Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga April 2025 mencapai Rp43,6 triliun atau setara 32,3 persen dari pagu anggaran dalam APBN 2025. Angka ini turun 21,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp55,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi belanja bansos pada April saja tercatat sebesar Rp4,7 triliun. Sebelumnya, hingga akhir Maret, nilai belanja bansos telah mencapai Rp38,9 triliun.

“Kalau dilihat, belanja bansos sudah mencapai Rp43,6 triliun. Memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” ujar Suahasil, dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Realisasi Belanja Bansos Capai Rp38,9 tiliun Hingga Maret 2025

Menurut Suahasil, penurunan realisasi bansos terjadi karena sejumlah program masih dalam tahap pemadanan, validasi, dan penyesuaian data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi sasaran penerima manfaat.

“Tapi penurunan ini karena beberapa program sedang dalam tahap validasi dan penyesuaian dengan data tunggal sosial ekonomi nasional,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) hingga April 2025 baru mencapai Rp7,3 triliun, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,5 triliun. Meski demikian, Suahasil memastikan bahwa sebagian besar pembayaran untuk kuartal II/2025 akan dilakukan pada Mei dan Juni mendatang, dan jumlah penerima tidak mengalami perubahan.

Program Indonesia Pintar (PIP) juga mencatatkan penurunan signifikan. Hingga April 2025, pemerintah telah menyalurkan Rp1,5 triliun untuk 2,9 juta siswa. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, angkanya mencapai Rp5,9 triliun untuk 9,4 juta siswa.

Baca Juga: Badai PHK Nasional, Puan Maharani Minta Pemerintah Berikan Bansos dan Pendampingan

Realisasi belanja untuk kartu sembako juga menurun. Sampai April 2025, dana yang digelontorkan hanya Rp10,9 triliun untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Padahal, pada April 2024 lalu, angkanya mencapai Rp16,5 triliun untuk 18,7 juta KPM. Menurut Suahasil, penurunan ini kembali disebabkan oleh proses validasi data meski jumlah penerima relatif tidak berubah.

“Validasi dengan data tunggal ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam belanja perlindungan sosial kita,” tuturnya.

Sementara itu, untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Suahasil memastikan seluruh proses berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan. Pemerintah menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh penerima bantuan.

"Jadi seluruh penerima bantuan tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan apabila menghadapi risiko kesehatan," ujarnya.

Untuk Program KIP Kuliah, pada 2025 pemerintah menyalurkan bantuan kepada 798.200 mahasiswa dengan total anggaran lebih dari Rp7,4 triliun.