JAKARTA,苹果ios系统下载quickq DISWAY.ID -Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, biaya pelaksanaan retret para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 bukan dari Presiden Prabowo.

Namun, kata dia, akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," kata Prasetyo, Minggu, 2 Februari 2025.

BACA JUGA:Istana Kekeuh Tetap Gelar Retreat Kepala Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retret kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," sambung dia.

Dia menjelaskan retreat untuk kepala daerah sangat penting dilakukan.

"Kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak, meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

BACA JUGA:Bima Arya Targetkan Retreat Kepala Daerah Sebelum Ramadan, Tunggu Pelantikan

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah terpilih masih dilakukan di Jakarta.

Ia menjelaskan hal itu dikarenakan Jakarta masih menjadi ibukota.

BACA JUGA:Walkot Tangsel Antusias Jika Prabowo Gelar Retreat untuk Kepala Daerah: Saya Bakal Olahraga Tiap Hari!

"Ibu Kota Negara masih tetap di Jakarta. Kalau membaca Undang-Undang tentang Ibu Kota IKN ya, bahwa statusnya IKN itu menjadi Ibu Kota Negara, operasional sebagai Ibu Kota Negara, ya akan ditentukan dengan peraturan Presiden," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Januari 2025.

Mantan Kapolri ini menekankan bahwa status Jakarta masih menjadi Ibukota selama peraturan presiden belum diteken.

"Jadi selagi belum ada perpres pindah secara operasional ke IKN, yang di Kalimantan Timur, maka Ibu Kota Negara ada tetap di Jakarta yang sekarang berubah namanya, sesuai undang-undang menjadi daerah Khusus Jakarta," ujarnya.