Sejumlah nelayan Muara Angke Jakarta Utara, mempertanyakan kelanjutan nasibnya yang semakin terpuruk setelah penghentian reklamasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke Diding Setiawan menjelaskan setelah kontestasi Pilkada Jakarta selesai, para pihak yang selama ini meributkan reklamasi tidak memperhatikan nasib nelayan.

"Mereka memanfaatkan kami untuk memenangkan pemilihan gubernur. Setelah itu kami diabaikan," ujar Diding.

Dia mengaku sebelumnya menolak reklamasi ini karena kurangnya sosialisasi membuat sebagian nelayan Muara Angke salah persepsi mengenai reklamasi. Menurut dia, sepanjang dua tahun musim angin barat di mana nelayan tidak bisa melaut, namun tidak ada satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu.

Diding pun berharap Pemprov DKI dan swasta termasuk pengembang melalui dapat membantu nelayan melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR) Dia menegaskan nelayan akan menerima dengan baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi menyejahterakan nasib nelayan.

"Kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa di hentikan," tegas Diding.

Meski demikian, pengembang harus memenuhi seluruh kewajiban terlebih dahulu, termasuk mengakomodir kepentingan nelayan.

"Saya minta kita diskusi aja, sama-sama ngobrol, jangan menjadikan kami sebagai bumper. Jadikan kami sebagai jembatan dengan pengembang," ungkap Diding.

Pemerintah berencana membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari pengembangan Pantai Utara Jakarta. Belakangan, pembangunan sejumlah pulau terhenti akibat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu tokoh nelayan Muara Angke lainnya, Warnita menambahkan mayoritas nelayan sesungguhnya tidak menolak keberadaan proyek reklamasi. Dia menilai reklamasi merupakan program pemerintah yang sudah digagas sangat lama, reklamasi Teluk Jakarta dinilai sudah mempertimbangkan seluruh potensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Warnita juga menegaskan seluruh masyarakat punya hak untuk pro dan kontra terhadap satu proyek besar termasuk reklamasi. Namun, ia menyayangkan sebagian kecil nelayan penolak reklamasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

• ·Disebut Perlu Dihindari, Apa Gluten Berbahaya?
• ·Asuransi Syariah Tumbuh, Tapi Inflasi Medis Jadi Batu Sandungan
• ·Lagi Berteduh, 2 Pekerja Bangunan Tewas Tersambar Petir dan 5 Orang Lainnya Luka
• ·Kasus TPPO di Indonesia Capai 699 Laporan
• ·KPR Sumbang 10,16% dari Total Kredit, OJK Minta Perbankan Tingkatkan Kewaspadaan
• ·武藏野美术大学修士申请攻略！
• ·Bekuk 2 Bandar Narkoba di Jakbar, Polisi Amankan 3 Kg Sabu dan 11 Ribu Pil Ekstasi
• ·Tok! BI Pangkas BI Rate ke Level 5,5% di Mei 2025
• ·Wabah Flu, Pelancong Penyakit Kronis Disarankan Tunda ke China
• ·天普大学排名情况及录取要求解析
• ·Ajaib Luncurkan Mode Lite dan Pro, Targetkan 20 Juta Investor Baru di Indonesia
• ·Aksesi Kerja Sama Regional RI dan Chile Diharapkan Tingkatkan Ekonomi Negara
• ·Polri Klaim Penanganan Kasus Panji Gumilang Berjalan Cepat: Selasa Semua Saksi Kita Periksa
• ·2 Hari Jelang Balap Formula E Jakarta, Para Pembalap Lakukan Sesi Foto di Monas
• ·Indopoly Resmikan Lini Produksi Hybrid Baru, Kapasitas Naik 25.000 Ton per Tahun
• ·雪城大学专业排名情况如何？