Prabowo Minta Menteri KKP Usut Tuntas Kasus Pagar Laut
JAKARTA,quickq 官网下载 DISWAY.ID--Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Negara pada Senin, 20 Januari 2025.
Sakti mengungkapkan arahan Prabowo terkait temuan pagar laut ilegal di Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, kata Sakti, Prabowo memerintahkan agar kasus ini diselidiki secara hukum hingga tuntas.
BACA JUGA:Soal Pagar Laut, Menteri KKP Tegaskan Tak Boleh Ada Sertifikat Hak di Atas Laut: Itu Ilegal!
BACA JUGA:DPR RI Bakal Panggil Menteri KKP Imbas Polemik Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang
“Tadi arahan bapak presiden , selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pagar laut tersebut terindikasi dibangun untuk mencegah abrasi dan mengakibatkan sedimentasi yang dapat membentuk daratan.
Berdasarkan temuan awal, luas daratan baru ini diperkirakan mencapai 30 ribu hektar. Namun, pembangunannya dilakukan tanpa izin KKPRL, yang merupakan syarat utama untuk pemanfaatan ruang laut.
BACA JUGA:Menteri Nusron Akui Pagar Laut Tangerang Punya HGB, PP Muhammadiyah: Harus Segera Dicabut!
BACA JUGA:Menteri KKP dan TNI AL Bertemu, Siap Bongkar Pagar Laut Tangerang Rabu Besok
Dia memastikan pembongkaran pagar laut di Tangerang tetap dilaksanakan. Tim akan turun langsung pada Rabu 22 Januari 2025.
"Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KSAL. Tadi sudah rapat dengan KSAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau," jelas dia
Dia juga mendapat informasi bahwa pembuatan pagar laut dilakukan Persatuan Nelayan Pantura. Namun, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.
“Tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ucapnya.
(责任编辑:百科)
- Kapan Puasa Rajab 2024 Dimulai?
- Layanan Air Bersih Tak Kunjung Meningkat, Legislator DKI Minta Pemprov Segera Cari Solusi
- Pesan Mas Dhito Bagi Gen Z: Jangan Sampai Luntur Pemahaman Jurnalistik
- Urus Kabel Semrawut Jangan di Jalan Protokol Aja, Kenneth: Biar Anies Baswedan Gak Hanya Seremonial
- 10 Makanan Terbaik dan Terburuk untuk Kesehatan Ginjal
- Komnas HAM Sebut Warga Eks Kampung Bayam Tak Mau Dipindah Ke Nagrak, Maunya Ke Rusun Baru
- Dosen Kini Lebih Fleksibel Tentukan Karier dan Sertifikasi, Ini 4 Aturan Terbaru
- Pemerintahan Jokowi Selama Satu Dekade, Dinilai Berhasil Wujudkan Indonesia Sentris
- Jaecoo Perkenalkan SUV Rasa Off
- Sadis! Pedagang Toko Di Duren Sawit Tewas Ditikam Dua Anak Kandung
- Pakar: Pemerintah Harus Tegur Jaksa Agung Tak Terapkan UU Cipta Kerja Dalam Kasus Duta Palma
- Castrol Wujudkan Mimpi SMK Jadi Tim Mekanik MotoGP
- UMP Jakarta Naik 5,1%, Wagub Riza Berharap Para Pengusaha Mengerti
- Pakar: Pemerintah Harus Tegur Jaksa Agung Tak Terapkan UU Cipta Kerja Dalam Kasus Duta Palma
- FOTO: Lampion
- Kemenkes Temukan Lagi Bullying PPDS Unsrat di RS Kandou, Langsung Bekukan Prodi Penyakit Dalam
- FOTO: Gaya Elegan nan Anggun Ivanka di Pelantikan Donald Trump
- Jika KUHP Baru Diimplementasikan, Benarkah Ferdy Sambo Bisa Lolos dari Vonis Hukuman Mati?
- Resep Olahan Daging Babi ala Nusantara untuk Natal
- Kemenperin Tegaskan Pentingnya Pembentukan P3DN untuk Kendalikan Produk Impor