Menkeu Sri Mulyani Keberatan Menyusun Roadmap Penerimaan Pajak PDB, Begini Komentar Ekonom INDEF
JAKARTA,quickq测试版 DISWAY.ID --Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keberatannya untuk menyusun peta jalan (roadmap), untuk mencapai target rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di kisaran 23 persen pada tahun 2025.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyatakan bahwa rasio target roadmap 23 persen ini dinilai rawan menimbulkan kesalahpahaman.
Ia pun tak ingin hal tersebut malah menjadi menteri keuangan pada periode berikutnya.
BACA JUGA: BPIP Sesalkan Langkah Calon Paskibraka Asal Maluku Terhenti Karena Tak Lolos Medical Check Up
BACA JUGA: Ombudsman RI: Banyak yang Salah Paham soal Tapera
Sementara itu dalam rapat kerja bersama Komisi XI belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang tengah fokus melakukan reformasi.
Dengan tekanan hingga berbagai upaya seperti integrasi teknologi, penguatan sistem pajak, hingga meningkatkan rasio pajak.
Menteri Sri Mulyani juga mengatakan kementeriannya belum pernah menyusun roadmap target rasio pajak 12 persen sampai 23 persen.
Jadi kami mohon mungkin angka 23 di-drop saja, karena saya takut menimbulkan suatu signaling yang salah,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya pada Kamis (13/03).
Serupa dengan pernyataan Sri Mulyani, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menilai bahwa rasio perpajakan 23 persen ini nantinya akan memberatkan masyarakat.
BACA JUGA: Menteri ATR/BPN AHY Ajukan Penambahan Anggaran untuk Program 2025
BACA JUGA: Sinergitas Ulama-Umara, Panglima TNI Terima Hasil Ijtima Komisi Fatwa MUI Soal Palestina dan Salam Lintas Agama
Bisa juga malah memberatkan negara akibat nilai yang sulit untuk dipenuhi.
“Dalam perpajakkan, ada teori Laffer Curve, yang intinya pajak itu seperti pisau bermata dua. Jadi dia gak bisa terlalu tinggi karena akan mengurangi tingkat pendapatan dan aktivitas ekonomi, dan gak bisa terlalu rendah karena aktivitas ekonomi akan bertambah tapi pendapatannya rendah,” kata Tauhid saat dihubungi oleh Disway pada Jumat (14/6).
- 1
- 2
- »
(责任编辑:探索)
Wagub DKI Ungkap Nasib Jakarta Usai IKN Pindah, Akan Jadi Kota...
Gempa Bumi M 5.0 Guncang Bandung Raya, Sejumlah Bangunan Rusak Berat
Jadi Tersangka Korupsi, Kejaksaan Agung Tahan Direktur Waskita Karya
Pendaftaran CPNS 2024 Berakhir, Ini 10 Daftar Instansi Pusat dengan Peminat Terbanyak!
Istri Pilot Sukses Daratkan Pesawat Usai Suami Kolaps Saat Penerbangan
- Cara Install Power Director Tanpa Watermark
- Pengakuan Korban Bullying dan Pelecehan Seksual Binus School Simprug, Sebut Ada Anak Pejabat
- Keluarga Korban Tewas Tertimpa Tembok SPBU Tebet Sebut Pembatas Sudah Miring Sejak 6 Tahun Lalu
- Rekomendasi 5 Obat Herbal Pereda Nyeri, Cenat
- Dishub DKI Anggap LRT Rute Velodrome
- Neurorestorasi, Inovasi Canggih Pemulihan Stroke di Tahir Neuroscience
- Kronologi Siswa SD di Bandung Meninggal Dunia Imbas Gempa Bumi Bandung
- Pindah ke Pedesaan Jepang Dibayar Nyaris Rp500 Juta, Tertarik?
-
Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Ini Daftar 16 Tersangka Kasus PT Timah
JAKARTA, DISWAY.ID -Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata niaga komod ...[详细]
-
WIKA Catatkan Penjualan Hingga Rp7,53 Triliun, Terbanyak dari Infrastruktur dan Gedung
JAKARTA, DISWAY.ID– Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan hingga 30 Juni 2024 ...[详细]
-
BSSN Lakukan Pengamanan Siber di Event Multilateral HLF MSP dan IAF di Bali
BALI, DISWAY.ID- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaksanakan pengamanan event High-Level Forum ...[详细]
-
Jakarta Peringkat 30 Kota Termacet Di Dunia, Jalan 23 Menit Cuma Dapat 10 Km
SuaraJakarta.id - Perusahaan perangkat GPS, Tomtom menyebut Jakarta merupakan kota dengan peringkat ...[详细]
-
Banjir di Kawasan Kembangan Utara Akibat Luapan Kali Pesanggrahan Telah Surut
SuaraJakarta.id - Banjir yang sempat merendam kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat akibat luapan K ...[详细]
-
Cek Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA/SMK di Kemenkumham, Kejagung, dan Kemenhub
JAKARTA, DISWAY.ID -Cek formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk lulusan SMA/SMK/sederajat di ...[详细]
-
Pembatasan Subsidi BBM Pertalite Mulai 1 Oktober 2024, Buruan Daftar Melalui QR Code
JAKARTA, DISWAY.ID --Pembatasan subsidi BBM Pertalite akan mulai 1 Oktober 2024, dan proses sosialis ...[详细]
-
Ini 4 Kategori Guru yang Masuk dalam Prioritas PPPK 2024, Lengkap dengan Syarat Daftarnya!
JAKARTA, DISWAY.ID- Ada beberapa kategori guru yang akan diprioritaskan dan diutamakan saat seleksi ...[详细]
-
Viral Istilah 'Silent Majority' Usai Hasil Quick Count, Apa Artinya?
JAKARTA, DISWAY.ID- Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) baru saja usai menggelar pesta demokrasi, P ...[详细]
-
Polda Metro Jaya Catat 53 TPS Pemilu Masuk Kategori Sangat Rawan
SuaraJakarta.id - Polda Metro Jaya menerjunkan 11.385 anggotanya untuk bantuan kendali operasi (BKO) ...[详细]
Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, KPK Bawa Tujuh Koper Barang Bukti
Majelis Hakim Beri Vonis Bebas ke June Indria dalam Kasus KSP Indosurya
- Diguyur Hujan Lebat Sejak Sore, Empat Ruas Jalan di Jakarta Kebanjiran
- Denny Siregar Lagi
- Pindah ke Pedesaan Jepang Dibayar Nyaris Rp500 Juta, Tertarik?
- Hindari Black Campaign, Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024
- Kasus Prank KDRT Baim Wong, Polisi Periksa Pelapor, Cecar 19 Pertanyaan
- Mengenal Sejarah Singkat Maulid Nabi Muhammad dan Tradisinya di Indonesia
- Cek Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA/SMK di Kemenkumham, Kejagung, dan Kemenhub