Sejumlah nelayan Muara Angke Jakarta Utara, mempertanyakan kelanjutan nasibnya yang semakin terpuruk setelah penghentian reklamasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke Diding Setiawan menjelaskan setelah kontestasi Pilkada Jakarta selesai, para pihak yang selama ini meributkan reklamasi tidak memperhatikan nasib nelayan.

"Mereka memanfaatkan kami untuk memenangkan pemilihan gubernur. Setelah itu kami diabaikan," ujar Diding.

Dia mengaku sebelumnya menolak reklamasi ini karena kurangnya sosialisasi membuat sebagian nelayan Muara Angke salah persepsi mengenai reklamasi. Menurut dia, sepanjang dua tahun musim angin barat di mana nelayan tidak bisa melaut, namun tidak ada satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu.

Diding pun berharap Pemprov DKI dan swasta termasuk pengembang melalui dapat membantu nelayan melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR) Dia menegaskan nelayan akan menerima dengan baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi menyejahterakan nasib nelayan.

"Kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa di hentikan," tegas Diding.

Meski demikian, pengembang harus memenuhi seluruh kewajiban terlebih dahulu, termasuk mengakomodir kepentingan nelayan.

"Saya minta kita diskusi aja, sama-sama ngobrol, jangan menjadikan kami sebagai bumper. Jadikan kami sebagai jembatan dengan pengembang," ungkap Diding.

Pemerintah berencana membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari pengembangan Pantai Utara Jakarta. Belakangan, pembangunan sejumlah pulau terhenti akibat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu tokoh nelayan Muara Angke lainnya, Warnita menambahkan mayoritas nelayan sesungguhnya tidak menolak keberadaan proyek reklamasi. Dia menilai reklamasi merupakan program pemerintah yang sudah digagas sangat lama, reklamasi Teluk Jakarta dinilai sudah mempertimbangkan seluruh potensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Warnita juga menegaskan seluruh masyarakat punya hak untuk pro dan kontra terhadap satu proyek besar termasuk reklamasi. Namun, ia menyayangkan sebagian kecil nelayan penolak reklamasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

• ·Mengandung Pewarna Kuning, Thailand Kubur 65 Ton Durian
• ·Fakta Baru Kasus Kebaya Merah, Pemeran Wanita Punya Riwayat Gangguan Jiwa dan Berkepribadian Ganda
• ·Praha Bakal Larang Kegiatan di Bar Larut Malam, Turis Tak Bisa Pesta
• ·Harus Cari Bahan Lain Nih Ye... Narasi Intoleran ke Anies Baswedan Bakal Basi karena Hal Ini?
• ·FOTO: Ngopi Sambil Bercengkrama dengan Ular di Taipei
• ·Sindir Yang Tak Setuju Makan Siang Gratis, Prabowo: Kebangetan, Sebaiknya Belajar Lagi!
• ·Bursa Asia Kompak Anjlok, Investor Soroti Data Ekonomi China
• ·Fakta Baru Kasus Kebaya Merah, Pemeran Wanita Punya Riwayat Gangguan Jiwa dan Berkepribadian Ganda
• ·Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Chuck Putranto Resmi Bebas dari Penjara Usai Terlibat Kasus Brigadir J
• ·Dewi Perssik Kurang Enak Badan, Mediasi dengan Haters Ditunda
• ·Tas Tertinggal di Bandara Dikira Bom, Ternyata Isinya Uang Rp234 Juta
• ·Soal Polemik Kali Mampang, Orang PDIP Kembali 'Seruduk' Anies Baswedan: Buat Bersihkan Nama?
• ·Cara Alami Mengusir Tikus, Bahan Ini Bisa Bikin Auto Minggat
• ·TKN Prabowo
• ·Dishub DKI Anggap LRT Rute Velodrome
• ·Kasus Korupsi Triliunan Kelas Kakap Digarap Kejagung, Lah KPK Gimana?